Catatan Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran dari PKS

PKS baru-baru ini mencatat capaian ekonomi nasional dengan pertumbuhan mencapai 5,12% dan inflasi di angka 2,6%. Meskipun demikian, menurut Kholid, angka ini belum sepenuhnya mencerminkan situasi di lapangan, seperti harga pangan yang masih tinggi dan lemahnya daya beli masyarakat.

Lebih jauh, Kholid mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari Rp 2.300 triliun dana perbankan yang belum terdistribusi secara efektif ke sektor riil. Ini menunjukkan bahwa suku bunga kredit yang masih tinggi menjadi kendala utama bagi pelaku usaha.

“Kebijakan fiskal dan moneter perlu berkolaborasi untuk menurunkan biaya pinjaman, memperluas akses kredit bagi UMKM, dan menghidupkan kembali sektor manufaktur. Pertumbuhan yang hakiki akan terlihat ketika rakyat kecil merasakan manfaatnya,” tegas Kholid.

Selain itu, Kholid juga menyoroti pentingnya reformasi di tubuh Polri sebagai langkah mendesak untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Reformasi ini harus disertai dengan keberanian moral dan politik dari pihak pemerintah.

“Pemerintah harus menetapkan peta jalan yang jelas, memperkuat pengawasan internal pada institusi kepolisian, serta memanfaatkan teknologi publik seperti penggunaan body cam untuk menjaga transparansi,” kata Kholid. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Kholid juga menekankan bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dimanfaatkan sebagai masa konsolidasi. Namun, tahun-tahun mendatang harus berfokus pada percepatan perbaikan tata kelola dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sebuah pemerintahan yang kuat tidak hanya dinilai dari ukuran anggaran atau luasnya kekuasaan, tetapi bagaimana rakyat merasa aman, adil, dan sejahtera. Itulah esensi dari pelayanan publik yang baik,” tuturnya.

Pentingnya Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter untuk Ekonomi

Pentingnya kolaborasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi sorotan utama dalam meningkatkan kesehatan ekonomi. Kholid percaya bahwa untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, kedua aspek ini harus berjalan seiringan dan saling mendukung.

“Tanpa adanya sinergi, upaya untuk menurunkan suku bunga dan memperluas akses kredit bagi pelaku usaha kecil akan sulit tercapai. Oleh karena itu, pendekatan terpadu menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut,” lanjutnya.

Reformasi yang baik dalam kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi sektor riil. Dengan penurunan suku bunga yang signifikan, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka.

Selain itu, penekanan pada pengawasan yang ketat terhadap perbankan juga diperlukan. Hal ini agar dana-dana yang ada tidak hanya berputar di sektor yang itu-itu saja, tetapi bisa mengalir ke berbagai sektor produktif yang memerlukan dukungan finansial.

Kholid menekankan bahwa tanpa langkah-langkah nyata, pertumbuhan ekonomi hanya akan menjadi angka di atas kertas. Investasi dan dukungan dari pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.

Reformasi Polri sebagai Langkah Membangun Kepercayaan Publik

Reformasi di tubuh Polri dianggap sebagai langkah penting dalam membangun kembali kepercayaan publik. Kholid menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah dan institusi penegak hukum akan membantu menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Kholid menegaskan bahwa keberanian moral dan politik sangat dibutuhkan dalam proses reformasi ini. Tanpa adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, reformasi yang diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat akan sulit terwujud.

Penerapan teknologi, seperti body cam untuk petugas polisi, menjadi salah satu solusi yang diusulkan. Hal ini tidak hanya membantu dalam menjaga transparansi, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam meningkatkan akuntabilitas petugas di lapangan.

Kholid mengajak semua pihak untuk mendukung upaya reformasi ini agar dapat berjalan dengan baik. Masyarakat juga perlu dilibatkan untuk memberikan masukan dan kritik yang membangun terhadap kebijakan yang diambil lembaga penegak hukum.

Kepercayaan publik terhadap Polri menjadi sangat penting, karena tanpa dukungan masyarakat, akan sulit menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk semua. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret perlu segera diambil untuk memperbaiki citra Polri.

Masa Depan Pemerintahan dan Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dianggap sebagai masa konsolidasi yang penting. Namun, kelanjutan dari konsolidasi ini harus diwarnai dengan langkah-langkah percepatan yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kholid percaya bahwa ke depan, pemerintahan harus mampu mengimplementasikan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat. Dengan fokus pada kebutuhan masyarakat, dapat tercipta kondisi yang lebih baik bagi semua.

“Pembangunan tidak hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga keberanian untuk memperbaiki dan membangun sistem yang lebih adil dan transparan. Ini adalah aspek yang harus menjadi fokus utama,” tambah Kholid.

Seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat harus bersatu untuk mencapai tujuan ini. Kolaborasi dan kemitraan strategis menjadi kunci dalam menciptakan sinergi yang akan mendukung kesejahteraan rakyat.

Di akhir, Kholid mengingatkan bahwa kesuksesan pemerintah tidak terukur dari seberapa besar anggaran yang dikeluarkan, melainkan dari seberapa nyata manfaat dan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi barometer penting dalam menilai keberhasilan pemerintahan itu sendiri.