Kolaborasi Kementerian Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstrem 2026
Table of content:
Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi angka kemiskinan melalui kolaborasi yang solid antar kementerian dan lembaga. Pada hari Jumat, 26 September 2025, Rapat Tingkat Menteri terkait Perencanaan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha diadakan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, untuk membahas langkah-langkah selanjutnya.
Berbagai instansi telah menyalurkan bantuan sosial dan subsidi melalui kartu-kartu yang dikelola masing-masing. Dalam era pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, dilakukan sebuah langkah penyederhanaan dan integrasi bantuan sosial berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Terpadu (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan pentingnya reformasi tata kelola bantuan sosial agar lebih efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, ini adalah peluang emas untuk melakukan perbaikan dan penguatan dalam sistem bantuan sosial.
Baca Juga:
Pentingnya Integrasi Bantuan Sosial di Indonesia
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kementerian Sosial mendapatkan kepercayaan untuk mengelola Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif. Untuk mencapai tujuan ini, kementerian tidak bisa melaksanakan tugas tersebut sendirian.
Gus Ipul menyatakan, “Kami harus bekerja sama dengan kementerian lainnya untuk mengoptimalkan pengelolaan bantuan sosial.” Kerja sama antar kementerian ini penting untuk menyederhanakan program-program yang ada agar lebih terarah dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kartu Usaha Afirmatif adalah sebuah inisiatif pemerintah untuk mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan dukungan yang tepat, diharapkan pelaku UMKM dapat meningkatkan pendapatan mereka, menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya menaikkan taraf hidup masyarakat.
Baca Juga:
Strategi untuk Mencapai Target Pengentasan Kemiskinan
Salah satu tujuan utama dari pengelolaan bantuan sosial yang lebih baik adalah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan. Gus Ipul menginginkan masyarakat agar tidak tergantung pada bantuan sosial dan mampu mandiri serta berdaya.
“Target pengentasan kemiskinan ekstrem harus mencapai 0 persen,” katanya. Dengan mengubah pola pikir masyarakat tentang bantuan sosial yang sementara, diharapkan mereka dapat lebih fokus pada upaya pemberdayaan diri.
Reformasi yang diusulkan tak hanya akan mengubah cara bantuan disalurkan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kemandirian di dalam perekonomian. Melalui mentalitas yang baru, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi lokal.
Baca Juga:
Peran Kementerian dalam Program Pemberdayaan Masyarakat
Kementerian Sosial sebagai lembaga pengelola utama memiliki tanggung jawab besar dalam program pemberdayaan masyarakat. Mereka berperan vital dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial.
Pemberdayaan pelaku UMKM menjadi salah satu fokus utama dari program ini. Dengan memberikan akses ke pelatihan, modal, dan informasi, diharapkan para pelaku usaha dapat menemukan potensi dan kesempatan baru untuk mengembangkan usaha mereka.
“Bansos sementara, berdaya itu selamanya,” ungkap Gus Ipul, menggarisbawahi prinsip bahwa dukungan jangka pendek harus dieliminasi demi pencapaian jangka panjang. Masyarakat perlu didorong untuk aktif mengambil bagian dalam peningkatan taraf hidup mereka.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
