Polri Dianggap Lebih Rentan Intervensi Jika Berada di Bawah Kementerian
Table of content:
Dalam berbagai diskusi mengenai peran Polri dalam masyarakat, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, mengemukakan pendapat yang cukup menarik. Ia menilai bahwa jika Polri ditransfer di bawah kementerian, akan ada potensi intervensi yang merugikan independensi lembaga tersebut.
Gusma menekankan bahwa saat ini, fokus utama seharusnya adalah memperkuat kinerja Polri daripada mengubah posisi kelembagaan. Menurutnya, peningkatan tata kerja dan profesionalisme sangat penting agar Polri dapat lebih akuntabel dan transparan dalam menjalankan tugasnya.
“Penempatan Polri di bawah kementerian hanya akan memperpanjang rantai komando yang sudah ada,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa hal ini bisa mengganggu efektivitas keputusan yang harus diambil dalam situasi yang mendesak.
Baca Juga:
Peran Polri dalam Menjaga Independensi dan Netralitas
Dalam konteks keamanan dan ketertiban, Polri memiliki tanggung jawab yang sangat signifikan. Aspek netralitas dan independensi Polri harus terus dijaga agar lembaga ini dapat berfungsi optimal dalam menghadapi berbagai tantangan kriminalitas dan sosial.
Gusma percaya bahwa dengan berada di bawah langsung Presiden, Polri dapat lebih cepat dalam mengambil keputusan. Ini sangat krusial, terutama dalam situasi yang memerlukan tindakan cepat dan tegas, seperti penanganan kerusuhan atau bencana alam.
“Perubahan struktur kelembagaan hanya akan menciptakan birokrasi yang lebih panjang,” jelasnya. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali opsi penempatan Polri yang dapat mengancam efektivitas dalam pengambilan keputusan.
Baca Juga:
Fokus pada Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Masyarakat
Alih-alih melakukan perubahan struktural, Gusma menyarankan penerapan program-program peningkatan kinerja di dalam Polri. Ia mendorong agar profesionalisme anggota Polri ditingkatkan melalui pelatihan yang tepat dan transparansi dalam metode kerja.
“Pelayanan publik adalah hal yang utama. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa Polri dapat diandalkan dalam menjalankan tugasnya,” terangnya. Dengan kata lain, masyarakat perlu merasakan kehadiran Polri sebagai garda terdepan pelindung hukum.
Menurutnya, kinerja yang baik akan menciptakan kepercayaan publik terhadap Polri. Dan saat kepercayaan tersebut terbangun, masyarakat akan lebih mendukung upaya-upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Baca Juga:
Analisa Resiko dalam Perubahan Struktur Organisasi
Di samping keuntungan dan kerugian yang mungkin muncul, ada risiko-risiko yang perlu dianalisis secara mendalam. Jika Polri benar-benar ditempatkan di bawah kementerian, maka penting untuk mengevaluasi dampaknya terhadap sistem komando.
“Rantai komando yang lebih panjang berpotensi menciptakan kebingungan dan lambatnya tanggapan terhadap keadaan darurat,” ungkap Gusma. Ia mengarahkan perhatian pada pentingnya komunikasi yang efisien dalam situasi seperti itu.
Dengan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Polri saat ini, perubahan organisasi seharusnya tidak menjadi solusi utama. Kalimat yang terpenting adalah mengembalikan fokus pada kualitas pelayanan, bukan sekadar struktur.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
