Redenominasi Rupiah Tidak Akan Terjadi Sekarang atau Tahun Depan
Table of content:
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengungkapkan bahwa kebijakan redenominasi rupiah merupakan hak prerogatif Bank Indonesia. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat, setidaknya tidak dalam satu atau dua tahun ke depan.
“Redenominasi merupakan keputusan yang harus ditentukan oleh bank sentral dan perlu dipersiapkan dengan baik. Saat ini, belum ada rencana konkrit untuk pelaksanaannya,” ujar Purbaya kepada wartawan di Surabaya, Senin.
Menurut Purbaya, penting untuk tidak mengaitkan Kementerian Keuangan sebagai pihak yang paling berpengaruh dalam mendorong kebijakan ini. Justru, Bank Indonesia adalah otoritas yang memiliki tanggung jawab penuh atas keputusan dan pelaksanaan redenominasi.
Baca Juga:
Penjelasan Mendalam tentang Redenominasi Rupiah
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa redenominasi rupiah bertujuan untuk menyederhanakan sistem nominal mata uang tanpa mengubah nilai ekonomisnya. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi transaksi di masyarakat.
Ramdan menambahkan bahwa langkah ini tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat, karena nilai tukar dan harga barang dan jasa tetap akan sama. Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kredibilitas rupiah di pasar nasional maupun internasional.
Menurutnya, redenominasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap mata uang rupa. Dengan penyederhanaan jumlah digit, diharapkan transaksi keuangan menjadi lebih mudah dan cepat, terutama dalam era digital saat ini.
Baca Juga:
Pertimbangan dan Kesiapan untuk Melakukan Redenominasi
Purbaya juga menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan redenominasi perlu mempertimbangkan banyak aspek. Ini termasuk aspek ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis terkait sistem pembayaran dan infrastruktur hukum yang mendukung.
Pemerintah, bersama Bank Indonesia, akan melakukan evaluasi lebih mendalam sebelum memutuskan waktu yang tepat untuk melaksanakan kebijakan ini. Semua faktor tersebut dianggap penting untuk memastikan pelaksanaan yang mulus dan sukses.
Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada langkah terburu-buru dalam kebijakan moneter, dan semua keputusan harus berdasarkan analisis menyeluruh agar dampaknya dapat terukur dan positif bagi masyarakat.
Baca Juga:
Potensi Dampak Terhadap Inflasi dan Ekonomi
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa belum ada pembahasan mendalam terkait pengaruh redenominasi terhadap inflasi. Dianggap penting untuk berbicara lebih lanjut mengenai potensi dampak terhadap perekonomian.
Airlangga menjelaskan bahwa redenominasi harus direncanakan dengan kriteria yang jelas agar tidak memicu ketidakpastian dalam pasar. Diharapkan komunikasi yang baik antara kementerian dan Bank Indonesia menjadi kunci dalam menjelaskan kebijakan ini kepada publik.
Sejumlah pengamat juga menyatakan bahwa penting untuk menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai alasan dan proses redenominasi yang akan dilaksanakan. Hal tersebut dapat membantu mengurangi kekhawatiran masyarakat akan dampak kebijakan tersebut.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
