Jelang Nataru, Rapat Tingkat Tinggi TPID Kalsel Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi
Table of content:
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya menjaga kestabilan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dalam rangka ini, mereka mengadakan pertemuan tingkat tinggi, High Level Meeting (HLM), untuk membahas strategi pengendalian inflasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
HLM ini diadakan di Surabaya, Jawa Timur, dan dihadiri oleh Forkopimda Kalimantan Selatan, serta para Bupati dan Wali Kota dari seluruh Kabupaten di Kalimantan Selatan. Selain itu, pimpinan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan perwakilan instansi juga hadir untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam mengendalikan inflasi.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menekankan komitmennya dalam mengendalikan inflasi sebagai prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya, stabilitas harga akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, dan hal ini tentu sangat penting menjelang momen perayaan besar seperti Natal.
Baca Juga:
Strategi Pengendalian Inflasi dan Keterlibatan Pemda
Selama HLM, Gubernur Muhidin mengajak seluruh kepala daerah untuk aktif dalam pengendalian harga di wilayah masing-masing. Ia mendorong Bupati dan Wali Kota untuk berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan memantau harga secara harian.
Gubernur menegaskan perlunya melakukan intervensi cepat jika terjadi fluktuasi harga yang signifikan. Operasi pasar murah dan penguatan cadangan pangan diharapkan dapat dilakukan dengan segera sebagai langkah antisipatif terhadap gejolak harga.
Selain itu, pemantauan distribusi pangan juga menjadi fokus utama dalam HLM. Gubernur berharap seluruh instansi terkait dapat bekerja sama agar pasokan tetap terjaga dan tidak terjadi kelangkaan di masyarakat.
Baca Juga:
Peran Dunia Usaha dalam Menjaga Stabilitas Harga
Dalam diskusi, pentingnya peran dunia usaha dalam menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan juga disampaikan. Gubernur menyebut bahwa dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diimbangi dengan pengelolaan pasokan yang baik.
Kolaborasi antara sektor swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan asosiasi pangan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan dukungan dari sektor swasta, pengendalian inflasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
Muhidin menegaskan bahwa menjaga kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan semua lapisan masyarakat dan pelaku ekonomi.
Baca Juga:
Langkah Selanjutnya dalam Pengendalian Inflasi
Gubernur menambahkan bahwa intervensi dalam bentuk operasi pasar dan penguatan cadangan pangan harus menjadi langkah nyata selanjutnya. Ini penting agar masyarakat tidak merasa tertekan dengan harga pangan yang melambung saat menjelang hari besar.
Lebih lanjut, koordinasi antar daerah juga perlu diperkuat agar tidak ada perbedaan harga yang signifikan di antara daerah satu dengan yang lain. Dengan cara ini, konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih stabil dan terjangkau.
Rencananya, setiap kepala daerah diwajibkan untuk melaporkan perkembangan harga secara rutin agar bisa diambil langkah-langkah strategis yang tepat dan cepat. Sistem pelaporan ini diharapkan bisa mengidentifikasi masalah lebih awal sebelum menjadi krisis.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
