Sinergi Data DJP dan BKPM Untuk Permudah Layanan Pajak dan Investasi

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) baru saja menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam pengembangan sistem perpajakan inti, yakni Coretax DJP. Kerja sama ini diharapkan dapat mempermudah pengelolaan data dan menyederhanakan proses layanan perpajakan.

Melalui Coretax DJP, integrasi data antara berbagai instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya akan dilakukan dengan lebih efisien. Hal ini memungkinkan transisi dari sistem manual menuju layanan berbasis teknologi yang lebih terautomasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan pelayanan.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan bahwa tujuan dari kolaborasi ini melampaui sekadar pengelolaan administratif. Dia menjelaskan pentingnya sinergi dalam memperkuat ekosistem investasi yang lebih baik dan mendorong penerimaan negara melalui pajak yang lebih terukur.

Menyinergikan Data untuk Mempercepat Pertumbuhan Investasi

Bimo Wijayanto juga menyampaikan bahwa dengan adanya integrasi data ini, diharapkan insentif pajak yang lebih tepat dapat diberikan. Hal ini akan berdampak positif bagi para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia.

“Dengan sinergi ini, kami berharap investasi akan meningkat, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya. Sinergi ini juga diharapkan dapat memfasilitasi berbagai jenis permohonan yang berkaitan dengan fasilitas fiskal.

Layanan yang mengalami transformasi ini mencakup Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), Surat Keterangan Fiskal (SKF), dan berbagai permohonan terkait dengan tax holiday, tax allowance, dan investment allowance. Inovasi tersebut dirancang untuk membuat proses menjadi lebih cepat dan efisien.

Perkembangan dan Hasil Konkretnya

Implementasi PKS ini tidak hanya bersifat rencana, tetapi telah menunjukkan hasil yang nyata. DJP mencatat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah data fasilitas bea masuk barang dan mesin.

Data fasilitasi bea masuk mengalami lonjakan yang cukup drastis, dari 103 data pada Semester I 2024 menjadi 151 pada Semester II 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa integrasi data dan sistem yang baru telah efektif dalam memfasilitasi proses impor.

Peningkatan data ini tentu saja menjadi indikasi positif bagi dunia investasi di Indonesia. Dengan adanya fasilitas yang lebih baik, diharapkan para pelaku usaha akan merasa lebih diuntungkan dan terdorong untuk berinvestasi lebih banyak lagi.

Manfaat bagi Wajib Pajak dan Masyarakat Umum

Bagi masyarakat, sinergi antara DJP dan BKPM ini juga membawa manfaat. Layanan yang lebih cepat dan efisien berarti mereka tidak perlu lagi menunggu lama untuk mendapatkan berbagai dokumen penting yang berkaitan dengan perpajakan.

Melalui sistem ini, wajib pajak dapat melakukan pelaporan sekaligus permohonan secara online, mengurangi kebingungan yang sering terjadi akibat proses yang berbelit-belit. Hal ini sekaligus menciptakan transparansi dalam hubungan antara wajib pajak dan pemerintah.

Adanya sistem yang terintegrasi juga mendorong terciptanya ekosistem yang lebih kondusif bagi pelaku usaha. Lingkungan investasi yang lebih baik tentunya akan meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor asing.

Implikasi untuk Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Nasional

Bimo Wijayanto mencatat bahwa kolaborasi ini bukan hanya urusan administratif, tetapi juga bagian dari strategi besar untuk mendukung kebijakan fiskal dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Di tengah pergeseran ekonomi global, Indonesia perlu mengambil langkah demi langkah untuk tetap kompetitif.

Pengembangan sistem perpajakan yang berbasis teknologi, seperti Coretax DJP, menjadi sangat penting. Ini menandai era baru dalam pengelolaan pajak yang menjanjikan kemudahan bagi semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh dunia usaha saat ini. Dengan demikian, perekonomian nasional bisa berkembang dan lebih resilient terhadap perubahan global.